Mediasahabat.com-Makassar-“Dua menteri kabinet Merah Putih memuji kinerja Pemkot Makassar, dibawa Kepemimpinan Munafri-Aliyah, terutama soal komitmen pelayanan publik kepala masyarakat.
Hal itu, disampaikan Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Makassar pada Kamis (11/9/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai pasangan kepala daerah ini memiliki komitmen kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Pak Wali dan Ibu Wawali ini benar-benar gerak cepat, cepat melayani masyarakat. Saya lihat sendiri, dalam waktu singkat setelah dilantik 20 Februari 2025, langsung bergerak membuat kebijakan yang pro rakyat kecil. Itu langkah yang patut kami apresiasi,” ujar Maruarar memberikan keterangan Pers, usai meninjau pelayanan di MGC.
Dalam agenda tersebut, kedua menteri Kabinet Indonesia Maju itu meninjau langsung Makassar Government Center (MGC) yang menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar, di lantai II.
Kunjungan ini difokuskan untuk melihat secara dekat proses pelayanan publik yang berlangsung di MGC, sekaligus berdialog dengan para petugas pelayanan.
Salah satu perhatian utama adalah terkait layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang kini dapat dilakukan secara online.
Turut mendampingi Mendagri dan Menteri PKP, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustikah Ilham, serta jajaran SKPD bersama tim ahli Pemerintah Kota Makassar.
Lebih lanjut, Maruarar juga memuji kecepatan Pemkot Makassar, menindaklanjuti kebijakan tersebut. Ia menyebutkan, Munafri–Aliyah yang dilantik pada Februari 2025 hanya butuh waktu dua bulan untuk menerbitkan Peraturan Wali Kota sebagai payung hukum program pembebasan biaya layanan itu.
“Saya lihat luar biasa, bulan Februari dilantik, April sudah ada Perwali (gratia pelayanan). Artinya, pemerintah kota ini bekerja cepat. Kalau sekarang saya nilai sudah delapan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Maruarar menegaskan apresiasi itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintahan pusat maupun daerah mengutamakan kecepatan dan kemudahan pelayanan, khususnya untuk masyarakat kecil.
“Semoga suatu saat, saya datang lagi di MGC Makassar, bisa naik jadi sembilan. Semakin cepat, semakin baik, dan makin banyak rakyat kecil yang terbantu,” tambahnya.
Lebih lanjut, Maruarar menyebutkan, salah satu gebrakan penting Pemkot Makassar adalah kebijakan pembebasan biaya pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kebijakan itu mulai berlaku sejak November 2024. Dan tadi saya bersama Pak Mendagri langsung mengecek di loket pelayanan BPHTB dan PBG, betul-betul sudah gratis untuk MBR. Ini langkah konkret membantu rakyat kecil,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga, Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham.
Menurutnya, langkah Pemkot Makassar memasukkan layanan PBG, BPHTB) di MGC) atau Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan terobosan penting yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota dan Ibu Wawali yang sudah memasukkan outlet PBG dan BPHTB di dalam Mal Pelayanan Publik ini. Karena itu salah satu outlet yang sangat penting sekali,” kata Tito saat meninjau langsung MGC Kota Makassar.
Tito menjelaskan, integrasi layanan strategis seperti PBG dan BPHTB di MPP akan sangat memudahkan masyarakat. Sebab, seluruh kebutuhan pelayanan publik dapat diakses di satu tempat, mulai dari pengurusan KTP, SKCK, hingga perizinan bangunan dan pertanahan.
“Dengan model pelayanan seperti ini, masyarakat gampang mengurus KTP, gampang mengurus SKCK, urusan bangunan juga cepat karena ada PBG, sertifikat BPN di sini,” jelasnya.
“Dan tata ruangnya ada PKKPR, BPHTB juga tersedia. Jadi semua proses bisa lebih cepat dan itu menolong rakyat, termasuk dalam bidang perumahan,” lanjutanya.
Lebih lanjut, Mendagri berharap inovasi Pemkot Makassar ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Ia menegaskan, dari 514 kabupaten/kota, masih ada daerah yang belum menghadirkan Mal Pelayanan Publik.
Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong agar seluruh pemerintah daerah segera membangun dan mengintegrasikan layanan publik seperti yang dilakukan di Makassar.
Di akhir kunjungan, Mendagri kembali menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustikah Ilham atas komitmen nyata menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi.
“Saya ingin agar semua daerah yang sudah memiliki pelayanan publik memasukkan outlet PBG dan BPHTB. Bagi daerah yang belum, tentu akan terus kami dorong supaya segera ada Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota. Dengan begitu, rakyat semakin mudah dilayani,” tegasnya.
Selain meninjau Mal Pelayanan Publik,
Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, juga menyempatkan diri mengunjungi Dasbor Command Center, di lantai 7, bagian dari inovasi (Kominfo) Kota Makassar.
Fasilitas ini berfungsi sebagai pusat kendali data dan informasi, tempat seluruh persoalan kota, mulai dari aduan masyarakat, laporan kedaruratan, hingga aspirasi warga—dipantau secara real time oleh tim Pemkot.
Sedangkan, m Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Makassar.
Menurut Munafri, kehadiran kedua menteri tersebut tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga membawa dukungan nyata bagi masyarakat Makassar, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan bantuan yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mendagri dan Pak Menteri PKP,” ucapnya.
“Kehadiran mereka berdua menjadi bentuk dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat, termasuk bantuan bagi warga yang membutuhkan,” tambah Munafri.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program-program pro rakyat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar akan terus berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpihak pada masyarakat kecil, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tentu tidak bisa bekerja sendiri. Dengan dukungan pemerintah pusat, kita bisa bergerak lebih cepat membantu masyarakat,” tuturnya.
“Inilah yang menjadi semangat kami bersama Ibu Wakil Wali Kota, agar Makassar semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tandasnya.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“Melalui Mal Pelayanan Publik, kami ingin memastikan masyarakat Makassar mendapatkan layanan yang mudah, cepat, dan transparan,” ungkapnya.
“Kehadiran Bapak Menteri PKP dan Bapak Menteri Dalam Negeri semakin memotivasi kami untuk terus berinovasi menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang lebih baik,” tambah Aliyah.
Aliyah menambahkan, Pemkot Makassar, terus mendorong agar seluruh layanan penting bisa terintegrasi dalam MPP.
Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah kebijakan menghadirkan layanan PBG dan BPHTB gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang kini sudah tersedia di MGC.
Menurutnya, inovasi pelayanan publik yang dilakukan Pemkot Makassar selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah daerah dapat memberi kemudahan akses dan percepatan layanan kepada rakyat kecil.
“Kami percaya, semakin modern dan transparan pelayanan publik, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dan ini akan terus kami jaga serta kembangkan,” tukas Aliyah.
