Mediasahabat.com-Maros,-“Keterbukaan informasi publik tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau lembaga negara. Melalui pengabdian kepada masyarakat, Universitas Hasanuddin (Unhas) menghadirkan semangat transparansi hingga ke tingkat desa dan kelurahan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Program yang diklaim sebagai KKN tematik pertama di Indonesia dengan fokus pada keterbukaan informasi publik ini mulai diwujudkan melalui seminar program kerja mahasiswa KKN Gelombang 116 di Kantor Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Jumat (10/7/2026).
Dalam paparannya, Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang, bukan sekadar bentuk pelayanan atau pemberian dari pemerintah.
Ia menjelaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban menyediakan informasi yang bersifat terbuka, sekaligus melindungi informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Menutup-nutupi informasi yang wajib diumumkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Sebaliknya, membuka informasi yang seharusnya dikecualikan juga memiliki sanksi,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Fauziah memaparkan materi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, hingga implementasi Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026.
Menurutnya, pemahaman terhadap klasifikasi informasi menjadi aspek yang sangat penting bagi setiap badan publik agar pelayanan informasi berjalan sesuai aturan.
“Karena itu, badan publik harus memahami dengan baik klasifikasi informasi yang dapat dibuka maupun yang harus dilindungi,” jelas Fauziah.
Saat ini, berbagai inovasi berbasis digital disiapkan untuk membantu pemerintah desa dan kelurahan menghadirkan layanan informasi yang lebih terbuka, mudah diakses, dan partisipatif bagi masyarakat.
Mahasiswa KKN Tematik KIP Gelombang 116 Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Seminar Program Kerja di Maros, membuat gebrakan.
Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mendorong penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik di tingkat desa dan kelurahan melalui pemanfaatan teknologi digital.
Seminar tersebut dihadiri Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi Selatan, Fauziah Erwin, Camat Turikale Nasaruddin, PPID Pelaksana Universitas Hasanuddin Ahmad Bahar, dosen pembimbing KKN Ishaq Rahman, perangkat desa dan kelurahan, serta mahasiswa peserta KKN Tematik KIP.
Lebih lanjut Fauziah juga memberikan apresiasi kepada Universitas Hasanuddin yang menggagas KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik, yang disebutnya sebagai program pertama di Indonesia dengan fokus khusus pada penguatan keterbukaan informasi publik di tingkat desa dan kelurahan.
“Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi motor penggerak peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berbasis digital,” terangnya.
Sedangkan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Universitas Hasanuddin, Ahmad Bahar, mengatakan KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk komitmen Unhas untuk memperluas implementasi budaya keterbukaan informasi hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Sebagai badan publik yang telah dua tahun meraih predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat, kami ingin praktik baik ini tidak berhenti di lingkungan kampus,” katanya.
Ia menjelaskan, Universitas Hasanuddin sebagai badan publik yang selama dua tahun berturut-turut meraih predikat “Informatif” dari Komisi Informasi Pusat ingin membagikan praktik baik pengelolaan informasi kepada masyarakat.
“Melalui KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik, kami berharap mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang membantu desa dan kelurahan membangun sistem pelayanan informasi yang lebih baik,” tutur Bahar.
Ia menambahkan, antusiasme pemerintah daerah dan masyarakat terhadap program tersebut menjadi modal penting agar implementasi keterbukaan informasi publik semakin luas.
“Kami bersyukur program ini mendapat sambutan yang sangat baik. Ini menjadi langkah awal untuk memperluas implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, sehingga kehadiran Universitas Hasanuddin semakin memberikan dampak nyata,” tambahnya.
Pada kesempatan ini, Dosen Pembimbing KKN Kecamatan Turikale, Ishaq Rahman, mengatakan lahirnya KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik berangkat dari kepedulian Universitas Hasanuddin terhadap masih rendahnya implementasi keterbukaan informasi di banyak desa dan kelurahan di Sulawesi Selatan.
“Alhamdulillah, tahun lalu Universitas Hasanuddin mendapatkan penghargaan sebagai kampus dengan PPID terbaik,” ucapnya.
Menurutnya, meskipun Unhas telah memperoleh penghargaan sebagai perguruan tinggi dengan pengelolaan PPID terbaik, masih terdapat banyak pemerintah desa dan kelurahan yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan informasi publik.
“Namun kami melihat masih banyak desa dan kelurahan, termasuk di sekitar wilayah kampus, yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan keterbukaan informasi. Dari kondisi itulah lahir gagasan menghadirkan KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik,” ujar Ishaq.
Dalam seminar tersebut, setiap kelompok mahasiswa mempresentasikan program kerja yang akan dilaksanakan di wilayah penugasannya.
Kelompok KKN di Kelurahan Turikale, misalnya, memperkenalkan sejumlah inovasi berupa pengembangan website layanan informasi publik, pembuatan akun Instagram resmi PPID kelurahan, hingga penyusunan berbagai media edukasi berbentuk poster dan materi informasi digital.
Melalui website tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses berbagai layanan dan informasi pemerintahan secara cepat, mudah, dan transparan tanpa harus datang langsung ke kantor kelurahan maupun kantor kecamatan. Sistem tersebut mengadopsi praktik pengelolaan informasi yang telah diterapkan oleh PPID Universitas Hasanuddin.
Sementara itu, mahasiswa KKN di Desa Kurusumange melihat bahwa masyarakat sebenarnya telah memiliki akses terhadap perangkat digital, seperti telepon pintar, bahkan desa juga telah memiliki website resmi. Namun, pemanfaatan media digital sebagai sarana memperoleh informasi publik dinilai masih belum optimal.
Atas dasar itu, program kerja yang disusun difokuskan pada peningkatan literasi digital masyarakat melalui edukasi penggunaan website desa sebagai sumber informasi resmi pemerintah. Selain itu, mahasiswa juga menyusun video profil desa sebagai media publikasi yang lebih menarik melalui pendekatan visual dan audio.
Melalui rangkaian program tersebut, KKN Tematik Keterbukaan Informasi Publik Universitas Hasanuddin diharapkan mampu memperkuat budaya transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta mendorong transformasi digital pemerintahan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Program ini juga menjadi wujud nyata pengabdian mahasiswa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Camat Turikale, Nasaruddin, menyambut baik pelaksanaan seminar tersebut. Ia menilai kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dan kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Seminar ini memberikan nilai tambah bagi kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya, keterbukaan informasi semakin baik dan pemahaman aparatur mengenai pelayanan informasi publik juga terus meningkat,” tukasnya.(*)