Mediasahabat.com-Makassar,-“Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (SMEP) TP PKK Tahun 2026 di Kecamatan Panakkukang, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi kader, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan agar berjalan lebih terarah dan berkesinambungan.
Dalam sambutannya, Melinda menegaskan bahwa SMEP bukan sekadar agenda evaluasi administratif, tetapi menjadi ruang untuk melihat secara langsung perkembangan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih perlu diperkuat di lapangan.
“SMEP ini bukan hanya tentang laporan, tetapi bagaimana kita memastikan program yang kita jalankan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh keluarga dan masyarakat,” ujar Melinda.
Ia menyampaikan, sejumlah program prioritas TP PKK Kota Makassar pada 2026 terus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, mulai dari penanganan stunting, pemberdayaan ekonomi keluarga berbasis UMKM, peningkatan kualitas pendidikan anak, hingga kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Menurut Melinda, seluruh program tersebut memiliki satu benang merah, yakni memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Melinda memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah yang menjadi salah satu prioritas Kota Makassar.
Ia mengajak seluruh kader PKK menjadikan gerakan “Pilah Sampah dari Rumah” sebagai kebiasaan baru masyarakat. Perubahan tersebut dinilai harus dimulai dari keluarga, karena rumah tangga merupakan sumber awal dari sebagian besar sampah yang dihasilkan setiap hari.
“Kalau kita ingin Makassar Bebas Sampah 2029, perubahan itu harus dimulai dari rumah. Kader PKK punya posisi yang sangat strategis untuk mengedukasi keluarga, mulai dari memilah sampah hingga memastikan sampah dikelola dengan benar,” tegasnya.
Melinda menilai kader PKK memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi penggerak perubahan perilaku. Edukasi mengenai pemilahan sampah, menurutnya, tidak cukup dilakukan sesekali, tetapi harus menjadi gerakan yang terus dibangun melalui lingkungan keluarga dan komunitas.
Ia juga mendorong kader untuk tidak hanya menyampaikan imbauan, tetapi memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, gerakan pengelolaan sampah dapat tumbuh sebagai budaya bersama, bukan sekadar program pemerintah.
Melinda menekankan pentingnya data yang akurat dalam pelaksanaan SMEP. Data dari kelurahan hingga kecamatan harus menjadi dasar untuk melihat capaian program, menemukan kendala, serta menentukan langkah tindak lanjut.
“Data yang kita laporkan harus menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Dari sana kita bisa melihat mana yang sudah berjalan baik, mana yang perlu diperbaiki, dan apa yang harus kita lakukan bersama,” katanya.
Selain penyelarasan data, SMEP juga menjadi momentum memperkuat kapasitas kader. Melinda berharap kader PKK terus meningkatkan kemampuan, kreativitas dan kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ia menilai keberhasilan program PKK tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan kader menerjemahkan program menjadi kegiatan yang konkret dan mudah diterapkan di tengah masyarakat.
Melalui SMEP 2026, Melinda berharap jajaran TP PKK di Kecamatan Panakkukang dapat semakin solid dalam menjalankan program dan membangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan serta berbagai unsur masyarakat.
Ia mengajak seluruh kader menjadikan evaluasi sebagai proses untuk terus memperbaiki kualitas kerja dan memastikan setiap program memiliki dampak yang nyata.
“PKK harus hadir dekat dengan masyarakat. Kita tidak hanya menjalankan program, tetapi harus memastikan program itu menjawab kebutuhan keluarga dan memberikan perubahan yang nyata,” pungkas Melinda.
Kegiatan SMEP 2026 di Kecamatan Panakkukang diharapkan menjadi salah satu langkah memperkuat gerakan PKK dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, sekaligus mempercepat implementasi program prioritas Kota Makassar, termasuk membangun kesadaran masyarakat menuju Makassar Bebas Sampah 2029. (*)
