Mediasahabat.com-Makassar, 15 Juni 2025 — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dijadwalkan akan melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kota Makassar pada Senin, 16 Juni 2025. Pelantikan ini akan mencakup pejabat eselon II dan III yang telah melalui proses seleksi dan evaluasi jabatan.
“Insya Allah besok, izinnya sudah ada, kita akan melantik, mungkin sore ya,” ujar Munafri kepada awak media pada Minggu, 15 Juni 2025.
Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menyampaikan bahwa proses perizinan untuk pelantikan pejabat telah rampung. Izin tersebut telah dikeluarkan untuk pelantikan pejabat eselon II dan III, termasuk hasil dari uji kesesuaian (job fit) dan mutasi yang telah disetujui.
“Izin mutasi sudah ada, baik eselon II maupun eselon III. Pelantikan akan dilakukan terpisah sesuai kategori jabatan. Tadi Pak Wali sudah menyampaikan akan dilaksanakan Senin sore, sehingga kami akan melakukan rapat pemantapan terakhir,” jelas Andi Zulkifly.
Terkait jumlah pejabat yang akan dilantik, diperkirakan sekitar 50 orang dari dua tingkat eselon. Menurutnya, beberapa nama memang sudah beredar namun kepastian siapa saja yang akan dilantik baru akan diketahui secara resmi pada saat pelantikan.
“Yang beredar ada yang benar, ada juga yang tidak. Yang pasti, kita akan lihat langsung besok,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa seluruh nama calon pejabat telah melewati proses seleksi berjenjang yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kementerian Dalam Negeri.
“Nama-nama itu diusulkan dan diseleksi oleh BKN, Pemprov, dan Kemendagri. Bisa saja ada yang tidak disetujui,” ujarnya.
Meski demikian, keputusan akhir tetap berada pada Wali Kota sebagai pemegang hak prerogatif, namun dengan mempertimbangkan verifikasi dari instansi terkait.
“Hak prerogatif Wali Kota tetap berlaku, namun tentu saja harus sesuai dengan ketentuan dan persetujuan dari lembaga yang berwenang,” pungkas Andi Zulkifly.
Pelantikan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya perbaikan dan penyegaran birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Makassar.(**)