Mediasahabat.com-Makassar, 14 Maret 2025 – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, pada Jumat (14/3/2025). Pertemuan tersebut membahas serah terima aset serta keberlanjutan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari.
Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sulsel II, Suryanti, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur IPAL Losari telah rampung, namun pengelolaannya masih memerlukan kejelasan.
“Kami membutuhkan arahan mengenai mekanisme pengelolaan IPAL Losari ke depan, terutama terkait penunjukan operator. Selain itu, ada empat unit peralatan tambahan yang masih menunggu surat percepatan serah terima aset,” jelas Suryanti.
Ia juga menyoroti pentingnya perencanaan biaya operasional dan pemeliharaan, yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar per tahun. Anggaran tersebut mencakup biaya tenaga kerja, kebutuhan bahan, listrik, serta biaya operasional lainnya.
Selain itu, Suryanti berharap Pemerintah Kota Makassar dapat segera menetapkan tarif yang terjangkau agar masyarakat terdorong untuk menyambungkan rumah mereka ke sistem IPAL.
“Program penyambungan Sambungan Rumah (SR) tahun 2024 ditargetkan sebanyak 370 unit melalui program hibah air limbah setempat, serta 1.500 unit dari program Instruksi Presiden untuk percepatan layanan pengelolaan air limbah domestik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan perlunya waktu untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan IPAL.
“Saya masih baru, jadi perlu duduk bersama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Saya ingin memahami sejarah dan prosedur pengelolaan IPAL sebelum menentukan arah kebijakan. Mohon diberikan waktu,” ujarnya.
Munafri menegaskan bahwa IPAL Losari merupakan proyek penting untuk mendukung sanitasi lingkungan yang bersih dan sehat di Kota Makassar.
“IPAL Losari adalah bagian dari upaya menciptakan sistem sanitasi yang baik di Makassar. Namun, pengelolaannya harus dilakukan oleh pihak yang tepat agar sistem ini berjalan optimal,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan mengenai operator IPAL akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan penyerahan pengelolaan kepada PDAM atau instansi lain yang kompeten.
“Saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan operator yang dipilih benar-benar mampu mengelola IPAL secara komprehensif. Jangan sampai salah pilih karena bisa berdampak pada keberlanjutan sistem ini,” tutup Munafri.
Ia berharap kolaborasi dari semua pihak dapat mempercepat pengoperasian penuh IPAL Losari demi menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi warga Makassar.(**)