Mediasahabat.com-Makassar –” Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) UPT SPF SMP Negeri dan Swasta Kota Makassar menggelar pertemuan dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar pada Selasa (25/3/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan pendidikan, mulai dari penerimaan siswa baru hingga pemerataan kualitas sekolah di Makassar.
Hadir dalam pertemuan ini Ketua MKKS SMP Negeri Makassar, Kaswadi, Ketua MKKS SMP Swasta Makassar, Mulahizhun Amin, serta sejumlah kepala sekolah negeri dan swasta di Kota Makassar.
Kaswadi mengawali pembahasan dengan mengungkapkan kendala penerimaan siswa baru. Menurutnya, pada tahun sebelumnya terdapat 16 sekolah yang melebihi kuota penerimaan, yang berdampak pada pengelolaan sekolah, termasuk sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Untuk mengatasi hal ini, ia mengusulkan kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta guna menampung siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Barangkali bisa ada kolaborasi dengan swasta supaya mereka juga bisa menyerap siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri,” ujarnya.
Selain itu, Kaswadi menyoroti masih adanya ketimpangan dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas sekolah, yang menyebabkan beberapa sekolah kelebihan peminat, sementara yang lain kekurangan siswa. Ia mengusulkan adanya kebijakan rotasi guru agar tenaga pendidik berkualitas dapat merata di seluruh sekolah.
“Perlu ada rolling guru supaya guru berkualitas bisa tersebar merata,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya penghargaan bagi tenaga pendidik guna meningkatkan motivasi mereka dalam mengajar dan berkarya.
“Mungkin setiap sekolah bisa memberikan penghargaan bagi guru berprestasi agar mereka semakin termotivasi,” kata Kaswadi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pendidikan di Makassar. Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih baik serta menciptakan sekolah percontohan yang inklusif bagi seluruh siswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi.
“Kami ingin membangun infrastruktur pendidikan yang baik dan menyiapkan sekolah percontohan,” ungkap Munafri.
Selain itu, ia menegaskan perlunya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sekolah dengan melakukan rebranding dan peningkatan kapasitas guru. Upaya ini mencakup pemberian sertifikasi standar bagi tenaga pendidik serta kemungkinan penugasan guru swasta ke sekolah negeri.
“Kami akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah dengan melakukan rebranding guru-guru dan meningkatkan kompetensi mereka. Salah satu caranya adalah dengan sertifikasi standar bagi tenaga pendidik,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret mendukung pendidikan inklusif, Pemkot Makassar berencana menggandeng sekolah swasta terbaik untuk menyediakan kuota bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kami akan meminta sekolah swasta terbaik untuk memberikan kuota minimal 5-10 persen bagi siswa kurang mampu, tanpa biaya,” tegas Munafri.
Ia juga menekankan bahwa pendidikan di Makassar harus dibangun dengan perspektif yang luas, tanpa ada polarisasi dalam sistem pendidikan. Hal ini sejalan dengan visi Pemkot Makassar dalam mewujudkan kota yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.
“Pendidikan harus dibangun dengan perspektif yang luas, bukan di ruang sempit,” pungkasnya.(*)