Mediasahabat.com-Makassar —Kondisi ruas Jalan Boulevard, salah satu kawasan strategis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kini makin memprihatinkan. Jalan yang semestinya mencerminkan ketertiban dan kemajuan kota justru berubah menjadi titik kemacetan dan kekacauan akibat parkir liar, pelanggaran lalu lintas, serta minimnya pengawasan dari instansi terkait.
Ketua DPP Resopa, Syarifuddin Borahima, mengecam keras pembiaran yang terjadi dan mendesak Dinas Perhubungan, Dinas Parkir Kota Makassar, dan pihak kepolisian lalu lintas untuk tidak tinggal diam.
“Khusus kondisi PD parkir sering dikatakan merugi, bagaimana tidak yang mengambil keuntungan hanya segelintir orang saja yang diuntungkan, bahkan tarif parkir yang sangat menggiurkan dari 5000 sampai 10000 rupiah” ungkap ketua DPP Resopa.
“Kondisi ini sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Pemerintah Kota jangan hanya fokus pada estetika bangunan, tapi juga harus memperhatikan penataan kendaraan dan ketertiban lalu lintas, bagaimana mungkin Makassar bisa Ter Mulia kan jika kemudian visi walikota tidak didukung dengan instansi terkait” tegas Syarifuddin.
Ia menilai, lemahnya penindakan dari petugas di lapangan berkontribusi besar terhadap semrawutnya Jalan Boulevard. Selain itu, kurangnya kesadaran dari sebagian warga memperparah situasi.
Hal senada disampaikan Gus Alam, pemerhati tata kelola kota. Ia menyebut, upaya Wali Kota Makassar dalam menerbitkan regulasi dan visi penataan kota sejatinya sudah tepat. Namun lemahnya implementasi di lapangan menjadi masalah utama.
“Ada regulasi, tapi minim pengawasan. Banyak oknum yang menyepelekan aturan demi kepentingan sesaat. Ini jelas merugikan masyarakat luas,” ungkap Gus Alam.
Ia juga mengingatkan bahwa Jalan Boulevard adalah wajah kota. Bila kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya fungsi kawasan yang rusak, tapi juga citra Makassar sebagai kota besar di Indonesia Timur akan tercoreng.
DPP Resopa dan para pemerhati mendesak Wali Kota agar turun langsung melakukan evaluasi dan penertiban. Mereka juga mendorong pelibatan masyarakat sipil dan media dalam mengawal proses ini secara berkelanjutan.
“Ketertiban adalah tanggung jawab bersama. Tapi kalau aparat saja lalai, maka ketidaktertiban akan menjadi budaya baru yang merusak kota kita,” tutup Syarifuddin.
