Mediasahabat.com-Makassar,– Persoalan kekuasaan, oligarki, dan kedaulatan rakyat kembali menjadi perhatian dalam diskursus politik Indonesia. Ferdianto Syah, S.Sos., alumni Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar dan mahasiswa Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menuangkan pemikirannya melalui tulisan berjudul “Kekuasaan Negara dan Oligarki: Negara Bukan Milik Penguasa, Membongkar Relasi Kekuasaan dan Kedaulatan Rakyat.”
Dalam tulisannya, Ferdianto mengangkat persoalan mendasar mengenai hubungan antara negara, kekuasaan, dan masyarakat. Ia menilai bahwa negara seharusnya menjadi rumah bersama seluruh rakyat, bukan menjadi instrumen kepentingan kelompok elite tertentu.
Menurutnya, Indonesia dibangun melalui perjuangan dan pengorbanan rakyat. Karena itu, kekuasaan negara semestinya dijalankan untuk melindungi masyarakat, memajukan kesejahteraan umum, serta memastikan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.
Namun, realitas politik menunjukkan adanya tantangan serius ketika kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir kelompok elite.
Ferdianto menjelaskan, praktik oligarki dapat muncul melalui berbagai bentuk, mulai dari politik dinasti, dominasi kelompok tertentu dalam partai politik, hubungan erat antara pengusaha besar dan pengambil kebijakan, hingga perputaran elite dari jabatan politik ke posisi strategis lainnya.
Menurutnya, oligarki tidak selalu hadir dengan cara menghapus demokrasi. Sebaliknya, praktik tersebut justru dapat berkembang melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum.
Demokrasi Jangan Hanya Menjadi Formalitas
Salah satu gagasan penting yang disampaikan Ferdianto adalah bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur melalui penyelenggaraan pemilihan umum.
Rakyat memang memiliki hak untuk memilih pemimpin, tetapi kedaulatan rakyat seharusnya tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai.
Partisipasi masyarakat, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, kebebasan menyampaikan pendapat, serta keterbukaan dalam pengelolaan negara merupakan bagian penting dari demokrasi yang sesungguhnya.
Ia juga menekankan bahwa politik pada dasarnya dapat menjadi instrumen pembebasan maupun mesin penindasan. Semua bergantung pada siapa yang mengendalikan kekuasaan dan untuk kepentingan siapa kebijakan dijalankan.
Kebijakan Publik Harus Berpihak kepada Rakyat
Dalam pembahasan lainnya, Ferdianto mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik tidak pernah sepenuhnya terlepas dari kepentingan.
Kebijakan perpajakan, investasi, ketenagakerjaan hingga agraria selalu memiliki dampak terhadap kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, setiap kebijakan perlu diuji melalui pertanyaan mendasar: untuk siapa kebijakan tersebut dibuat, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus menanggung konsekuensinya?
Ia berpandangan bahwa negara perlu dibaca dari perspektif masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan, bukan hanya dari sudut pandang para pengambil keputusan.
Ukuran keberhasilan negara bukan semata-mata terletak pada angka pertumbuhan atau berbagai capaian administratif, tetapi juga pada kehidupan masyarakat, keterjangkauan kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendidikan, serta keadilan sosial.
Kedaulatan Rakyat Harus Diawasi Setiap Hari
Pada bagian akhir tulisannya, Ferdianto menegaskan bahwa republik yang sesungguhnya bukanlah negara yang hanya membutuhkan suara rakyat pada hari pemilihan.
Lebih dari itu, kekuasaan harus selalu terbuka terhadap pengawasan masyarakat.
Kesadaran politik, keterlibatan warga, serta keberanian mengkritisi kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi agar tidak dikuasai oleh kepentingan segelintir elite.
Ia menegaskan bahwa membaca dan memahami oligarki bukan untuk menumbuhkan keputusasaan, melainkan menjadi langkah awal membangun kesadaran masyarakat terhadap mekanisme kekuasaan.
Pesan utama yang ingin disampaikan melalui tulisan tersebut adalah bahwa negara bukan milik penguasa. Negara merupakan ruang bersama yang dipercayakan rakyat untuk dijaga dan dirawat demi kepentingan seluruh masyarakat.
Republik yang sejati bukan hanya republik yang menghadirkan rakyat pada hari pemilihan, tetapi republik yang memastikan suara dan kepentingan rakyat tetap diperhitungkan setiap hari.
Saran redaksi: Saya merekomendasikan judul nomor 1 karena kuat untuk berita online, mengangkat nama penulis, sekaligus mencerminkan inti pemikirannya.(**)
