Mediasahabat.com-Makassar,– Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Yulius Patandianan, Sp.B, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 Angkatan XVII.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Dalton Makassar, Minggu (22/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya terkait produk hukum, penanganan perkara, dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat.

Dalam pemaparan materi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar, disampaikan lima program strategis yang menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Lima program tersebut meliputi:
1. Koordinasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah (Anev)
Program ini bertujuan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwali), serta produk hukum daerah lainnya.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat implementasi, manfaat, dan kendala yang dihadapi perangkat daerah.
2. Legal Drafting atau Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah
Program ini mencakup inventarisasi kebutuhan produk hukum, identifikasi urgensi dan kewenangan, serta penyusunan rencana kerja dan daftar prioritas pembentukan produk hukum daerah agar lebih terarah dan sesuai kebutuhan.

3. Uji Publik Produk Hukum Daerah
Melalui program ini, masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, dan kelompok terdampak diberikan kesempatan menyampaikan masukan terhadap rancangan produk hukum sebelum ditetapkan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Penanganan Perkara terhadap Pemerintah Kota Makassar
Program ini difokuskan pada koordinasi penanganan perkara yang melibatkan Pemerintah Kota Makassar maupun perangkat daerah, termasuk pengelolaan dokumen, kronologi permasalahan, serta pemantauan perkembangan perkara.
5. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Program ini diarahkan pada pengumpulan, inventarisasi, pengelolaan, digitalisasi, serta publikasi dokumen hukum melalui portal JDIH agar informasi dan produk hukum daerah lebih mudah ditelusuri serta diakses oleh masyarakat.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, dr. Yulius Patandianan mendorong pentingnya penguatan koordinasi antara DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Makassar dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan setiap produk hukum yang dihasilkan dapat diterapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penguatan regulasi, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum menjadi aspek penting untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan memberikan kepastian hukum.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi Bagian Hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan daerah demi pelayanan publik yang semakin baik.(**)




