Mediasahabat.com, Makassar, -“Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai melakukan penataan ulang kabinet MULIA melalui rotasi dan mutasi 29 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
Penataan birokrasi tersebut bukan sekadar pergantian posisi, tetapi menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi dan penguatan kinerja perangkat daerah melalui penerapan manajemen talenta.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 800.1.3.3/015/BKPSDMD/Wali Kota/Anggaramami 11/2026 tertanggal 20 November 2026.

Dari 29 pejabat yang masuk dalam penataan tersebut, terdapat sejumlah pergeseran pada jabatan kepala dinas, kepala badan, asisten sekretariat daerah hingga staf ahli. Sementara 12 pejabat disebut tetap bertahan pada jabatan sebelumnya.
Salah satu pejabat yang mendapat amanah baru adalah Dr. H. Mahyuddin, S.STP., M.AP. yang kini dipercaya menjabat Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
Selain itu, Kaharuddin Bakti, S.IP., M.A.P. yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Kota Makassar kini mendapat kepercayaan memimpin Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar.
Pergeseran juga terjadi pada sejumlah OPD strategis lainnya. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub. dipercaya memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. bergeser menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Di sektor pendidikan, Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. yang sebelumnya menjabat Kepala BPBD kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Sementara Achi Soleman, S.Sos., M.Si. bergeser menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Pada sektor kesehatan, dr. Andi Ani Mulyani, M.Kes. yang sebelumnya menjabat Direktur UPT RSUD Daya kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar. Adapun dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. bergeser dari Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.

Sementara itu, Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. yang sebelumnya memimpin Dinas Pekerjaan Umum kini menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Posisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum selanjutnya dipercayakan kepada Dr. Ir. Muhammad Fuad Asis, S.T., M.Si. yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penataan Ruang.
Dalam arahannya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal lumrah dalam dinamika organisasi pemerintahan. Karena itu, pergeseran tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian maupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.
Menurut Munafri, penataan organisasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi, kapasitas, pengalaman serta kebutuhan organisasi.
Didampingi Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Munafri meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera melakukan konsolidasi internal dan menyatukan visi bersama seluruh jajaran di organisasi perangkat daerah masing-masing.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepala OPD, tetapi juga membutuhkan kerja sama, koordinasi dan kesatuan seluruh unsur organisasi.
Munafri bahkan mengingatkan agar kepala OPD tidak membangun sekat kepemimpinan ataupun merasa menjadi penguasa di lingkungan kerjanya.
“Bapak-Ibu yang dilantik ini, bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegas Munafri.
Ia juga meminta pejabat lama dan pejabat baru tetap menjalin komunikasi selama proses peralihan kepemimpinan. Program yang telah direncanakan, terlebih yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.
Menurutnya, pergantian pimpinan tidak boleh menjadi alasan terhentinya program pembangunan ataupun membuat pekerjaan harus dimulai kembali dari awal.
Ingatkan Integritas dan Evaluasi Kinerja Setiap Bulan
Selain menekankan konsolidasi organisasi, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap integritas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.
Karena itu, seluruh pejabat diminta menjadikan hal tersebut sebagai peringatan agar tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan tugas.
Secara khusus, Munafri menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa, jual beli jabatan serta konflik kepentingan yang harus dihentikan.
“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” ujarnya.
Munafri juga mengungkapkan bahwa penataan pejabat dilakukan melalui pertimbangan kompetensi, pengalaman dan kebutuhan organisasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja pejabat akan terus berjalan.
“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.
Ia meminta kepala OPD yang baru segera membangun pola koordinasi, baik secara langsung dengan Wali Kota maupun melalui asisten sesuai bidang tugas masing-masing.
Kinerja Harus Terukur, Bukan Sekadar Administrasi
Lebih jauh, Munafri mengingatkan bahwa perjalanan pemerintahan MULIA selama hampir dua tahun telah menghasilkan berbagai capaian dan penghargaan. Namun, menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya diukur melalui statistik maupun penghargaan.
Masih terdapat sejumlah persoalan mendasar masyarakat yang harus menjadi perhatian bersama, mulai dari kemiskinan, persoalan gizi anak, pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data hingga konflik sosial.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya berorientasi pada rutinitas administrasi, tetapi harus mampu menghadirkan solusi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” tegasnya.
Munafri juga menginstruksikan setiap kepala OPD untuk mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Bahkan, ia mendorong setiap kepala SKPD mampu menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk gagasan, pemikiran dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.
Di akhir arahannya, mantan CEO PSM Makassar tersebut meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, profesionalisme serta tanggung jawab dalam menjalankan amanah.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyampaikan harapan agar jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik dapat memperkuat komitmen pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Aliyah, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan merupakan momentum untuk membangun semangat baru dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme serta dedikasi.
“Saya berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan Kota Makassar yang semakin maju,” sambung Aliyah.
Aliyah juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari capaian administratif maupun program kerja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas.
Karena itu, ia mendorong setiap pimpinan OPD membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di lingkungan internal maupun lintas sektor.
Kolaborasi, kesamaan visi dan optimalisasi sumber daya aparatur diharapkan menjadi kekuatan dalam mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Daftar Lengkap 29 Pejabat yang Mendapat Jabatan Baru
Berdasarkan keputusan tersebut, berikut daftar 29 pejabat beserta jabatan barunya:
Evy Aprialty, S.E. – Kepala Dinas Perpustakaan.
Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si. – Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
Dr. Nirman Nisman Mungkasa, S.T., M.A.P. – Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
Ahmad Namsum, S.Ip., M.M. – Kepala Dinas Kearsipan.
Wahyudin, A.P., M.H. – Sekretaris DPRD.
Andi Rahmat, S.STP., M.Si. – Kepala BPKAD.
Drs. Muhammad Dahlan, M.Si. – Kepala Bappeda.
Dahyal, S.Sos., M.Si. – Asisten Administrasi Umum.
Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub. – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Syamsul Bahri – Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. – Kepala BPBD.
Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. – Kepala Dinas Pendidikan.
Achi Soleman, S.Sos., M.Si. – Kepala DPMPTSP.
H. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. – Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. – Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Firnandar Sabara, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dr. H. Mahyuddin, S.STP., M.AP. – Kepala Dinas Penataan Ruang.
Dr. Ir. Muhammad Fuad Asis, S.T., M.Si. – Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. – Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M. – Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si. – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
dr. Andi Ani Mulyani, M.Kes. – Kepala Dinas Kesehatan.
dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. – Direktur UPT RSUD Daya.
Kaharuddin Bakti, S.IP., M.A.P. – Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. – Kepala Dinas Pertanahan.
Dra. Hj. Sri Susilawati, M.Si. – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
Muh. Hatim, S.STP., M.Tr.A.P. – Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Fathur Rahim – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Penataan kabinet MULIA ini diharapkan menjadi momentum penguatan kinerja birokrasi Pemerintah Kota Makassar. Melalui penerapan manajemen talenta, evaluasi berkala dan koordinasi lintas perangkat daerah, para pejabat dituntut mampu menerjemahkan amanah jabatan menjadi program kerja yang nyata dan terukur.(**)




