Mediasahabat.com-Makassar, -“Gerakan Pemuda Islam Sulawesi Selatan (GPI Sulsel) menggelar forum diskusi kelompok terarah (FGD) yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama dengan tema “Pembungkaman Kebebasan Berekspresi dan Teror terhadap Aktivis: Alarm Serius bagi Perlindungan HAM dan Masa Depan Demokrasi”. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan aktivis mahasiswa dan organisasi kepemudaan.
Forum tersebut menyoroti meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil, khususnya pasca insiden penyiraman air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang dinilai sebagai bentuk teror dan intimidasi terhadap pembela hak asasi manusia.
Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Makassar (KAMMI Makassar), Muhammad Ilham, dalam pemaparannya menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat dipandang sebagai tindak kriminal biasa, melainkan sebagai ancaman serius terhadap kualitas demokrasi.
“Kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS adalah bentuk nyata pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Ini bukan peristiwa biasa, tetapi alarm keras bagi demokrasi kita. Ketika suara kritis mulai dihadapi dengan teror, maka hak warga negara sedang berada dalam ancaman,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa fenomena teror terhadap aktivis saat ini bukanlah peristiwa tunggal, melainkan menunjukkan pola yang berulang dan semakin mengkhawatirkan. Berbagai bentuk intimidasi, mulai dari ancaman, persekusi, hingga kekerasan fisik, dinilai menandakan bahwa ruang aman bagi aktivis dan pembela HAM semakin menyempit.
“Kondisi ini menjadi alarm serius bagi negara, karena menunjukkan belum optimalnya perlindungan terhadap warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyampaikan kritik dan pendapat,” tambahnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) 2025, Muh Hasby, dalam kesempatan yang sama menegaskan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan.
“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menemukan pelaku dan menjatuhkan hukuman yang setimpal. Negara tidak boleh kalah terhadap praktik teror yang mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.
Sementara itu, Panglima Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM), Andi Wajar Wasis, menyoroti bahwa praktik pembungkaman terhadap aktivis bukanlah fenomena baru, melainkan telah berulang dalam berbagai periode kekuasaan.
“Pembungkaman terhadap aktivis terjadi dari rezim ke rezim. Ini menandakan adanya kegagalan negara dalam menjamin rasa aman bagi warga negara, khususnya mereka yang kritis terhadap kebijakan publik,” ungkapnya.
Ia juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut hingga ke aktor intelektual di balik aksi penyiraman.
“Kami secara tegas meminta agar tidak hanya pelaku lapangan yang ditangkap, tetapi juga aktor intelektual di balik peristiwa ini harus diungkap. Tanpa itu, keadilan akan sulit terwujud,” tambahnya.
Dalam diskusi tersebut, peserta juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan rasa aman warga negara telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Gerakan Pemuda Islam Sulawesi Selatan menilai bahwa teror terhadap aktivis merupakan ancaman nyata terhadap keberlangsungan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah dan harus dilindungi, bukan justru dihadapi dengan intimidasi atau kekerasan.
Melalui forum ini, GPI Sulsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu kebebasan sipil dan perlindungan HAM serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ruang demokrasi tetap terbuka dan aman.
“Peristiwa ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Jika satu aktivis bisa menjadi korban hari ini, maka bukan tidak mungkin ke depan akan ada korban lainnya. Demokrasi hanya akan tumbuh jika kebebasan dijaga dan negara hadir memberikan perlindungan,” tutup pernyataan tersebut.
