Mediasahabat.com-Maros , -“ Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Maros, H. Muhammad Nur Halik, menegaskan komitmen dalam memperkuat tata kelola administrasi dan kedisiplinan jajaran Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Maros.
Hal ini disampaikan Kakankemenag Maros, H. Nur Halik, saat Rapat koordinasi (Rakor) bersama para kepala KUA dan operator SIMKAH. Rakor dipandu langsung oleh Kepala Seksi Bimas Islam, H. Ramli, Senin (24/8/2026).
Pertemuan dilakukan guna mengevaluasi kinerja operasional sekaligus meningkatkan mutu pelayanan publik sektor keagamaan.
Dalam arahannya, Kakankemenag Nur Halik, menitikberatkan pada langkah antisipatif ketersediaan dan ketertiban pendataan buku nikah.
“Bicara KUA, saya 20 tahun berpengalaman menjadi kepala KUA. Ada hal teknis yang harus diantisipasi dan ini butuh kecermatan. Setiap buku nikah memiliki nomor seri resmi yang harus dipertanggungjawabkan secara akurat. Saya minta seluruh jajaran KUA segera melakukan inventarisasi dan pendataan buku nikah secara detail di wilayah masing-masing, sehingga potensi kekurangan stok dapat diantisipasi sedini mungkin,” kata Kakankemenag Nur Halik.
“Seluruh buku nikah yang ada, tolong didata dengan baik-baik, di masing-masing KUA. Tolong terbuka untuk data ini.”
Selain tata kelola dokumen, Kakankemenag Maros menekankan transparansi tata kelola keuangan pada layanan pencatatan nikah.
“Setiap transaksi terkait pernikahan wajib langsung disetor ke bank, jangan biasakan terima uang tunai. Seluruh biaya nikah, masyarakat harus diarahkan untuk menyetorkan langsung ke bank, pembayaran via virtual sesuai dengan regulasi yang berlaku,” lanjutnya.
Kepatuhan skema ini, masih menurut Kakankemenag Nur Halik, merupakan indikator evaluasi kinerja kepala KUA yang akan dilakukan secara berkala.
“Saya akan lakukan evaluasi kinerja kepala KUA. Tolong jangan ada kepala KUA yang membandel. Berjalanlah sesuai regulasi, jalankan Tupoksi dengan baik,” pungkasnya.
Melalui pembenahan tata kelola ini, Kemenag Maros berkomitmen memberikan kepastian layanan keagamaan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (rls)