Mediasahabat.com-Makassar ,-“Polemik tata kelola dan krisis kepemimpinan di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) Universitas Negeri Makassar (UNM) kembali menjadi sorotan. Pengamat pendidikan, Andi Hendra Dimansa, menilai keterlibatan aktif Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UNM dalam mendukung salah satu calon dekan yang rekam jejaknya dipersoalkan publik justru memperkeruh situasi internal kampus.
Menurut Andi Hendra, kondisi yang berkembang di FIKK UNM saat ini tidak lagi dapat dianggap sebagai dinamika biasa dalam lingkungan perguruan tinggi. Ia menilai, berbagai dugaan maladministrasi, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan kewenangan yang sebelumnya mencuat seharusnya menjadi alarm bagi pimpinan universitas untuk melakukan evaluasi menyeluruh, bukan malah memperkuat kelompok yang dinilai bermasalah.
“Ketika Plt Rektor ikut cawe-cawe dan memberikan dukungan penuh terhadap figur yang rekam jejaknya sedang dipersoalkan publik, maka hal itu justru menambah deretan pelemahan nilai-nilai integritas yang dibutuhkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan di FIKK UNM,” tegasnya, Jumat (9/5).
Ia menilai, civitas akademika berharap pimpinan universitas hadir sebagai penjaga moral institusi, bukan menjadi bagian dari pusaran konflik kepentingan.
“Sebagai orang yang dipercaya kementerian, Plt Rektor seharusnya berdiri di atas semua kelompok. Jabatan itu bukan alat untuk merawat loyalitas politik internal, melainkan amanah untuk menjaga marwah institusi,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik keras, Andi Hendra tetap berharap Plt Rektor UNM mampu menunjukkan sikap kenegarawanan dalam mengambil keputusan strategis ke depan.
“Kami berharap Plt Rektor diberi kesadaran untuk mendengar dan mencermati dengan baik setiap kebijakan yang akan diputuskan demi UNM yang lebih baik. Fokuslah menjalankan tugas yang dibebankan kementerian, bukan memberi perhatian kepada kelompok tertentu yang justru dapat menyeret kampus ke arah kehancuran,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa civitas akademika UNM mulai jenuh dengan narasi populis dan janji pembangunan yang dinilai tidak memiliki arah perencanaan yang jelas.
“Tidak perlu mengumbar janji pembangunan jika pada akhirnya hanya menjadi retorika. Fakultas IKK sebenarnya telah memiliki fasilitas dan infrastruktur yang cukup memadai. Yang dibutuhkan saat ini bukan pencitraan pembangunan, melainkan kepemimpinan yang mampu mengelola dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi UNM saat ini bukan semata soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut krisis komitmen dan tata kelola kelembagaan. Karena itu, ia mendorong agar seluruh proses pengambilan kebijakan di lingkungan kampus dilakukan secara transparan dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau kampus mulai kehilangan integritas, maka yang runtuh bukan hanya administrasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Dan itu jauh lebih berbahaya,” pungkasnya.(**)