Mediasahabat.com-Makassar,-“Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar The Ceremony for the Conferral of Honorary Doctor, sebuah upacara akademik yang menjadi momentum penting dengan menganugerahkan gelar Doctor Honoris Causa kepada H.E. Kay Rala Xanana Gusmão, Perdana Menteri Republik Demokratik Timor-Leste.
Penganugerahan gelar kehormatan tersebut menjadi penghormatan atas perjalanan panjang Xanana Gusmão, mulai dari perjuangan kemerdekaan Timor-Leste, kepemimpinan dalam membangun negara, hingga kiprahnya dalam diplomasi, rekonsiliasi dan perdamaian.
Momentum akademik ini sekaligus mempertemukan dua perjalanan sejarah yang memiliki hubungan erat, yakni Indonesia dan Timor-Leste, dalam semangat persahabatan, kerja sama dan masa depan bersama.
Dalam pidato akademiknya, Promotor Unhas Prof. Hafid Abbas menegaskan bahwa gelar Doctor Honoris Causa bukan sekadar seremoni maupun penghargaan karena jabatan, popularitas atau pencapaian politik.
“An honorary doctorate is not merely a ceremony. Nor is it an award bestowed simply because of office, popularity, or political achievement. For a university, a Doctor Honoris Causa is, above all, a statement of values,” ujar Prof. Hafid.
Menurut Prof. Hafid, perjalanan hidup Xanana Gusmão merupakan sebuah living library sekaligus laboratory of history. Di dalamnya terdapat pengalaman, perjuangan, pengorbanan, kebijaksanaan dan pilihan-pilihan kepemimpinan yang diuji oleh konflik, kekuasaan serta perubahan sejarah.
Dari Pejuang Kemerdekaan Menjadi Negarawan
Xanana Gusmão lahir di Manatuto, Timor-Leste, 20 Juni 1946. Pada dekade 1970-an, ia aktif dalam gerakan politik yang kemudian berkembang menjadi FRETILIN.
Pada 1981, Xanana dipercaya sebagai pemimpin perlawanan sekaligus Commander-in-Chief FALINTIL. Selama bertahun-tahun menjalani perjuangan gerilya, ia tidak hanya memimpin perlawanan, tetapi juga berupaya membangun persatuan nasional di tengah berbagai kekuatan masyarakat Timor-Leste.
Pada 1992, setelah sekitar 17 tahun menjalani perjuangan gerilya, Xanana ditangkap dan menjalani masa tahanan di Indonesia.
Namun, masa penahanan tidak menghentikan perjuangannya. Dari dalam penjara, ia mempelajari bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan hukum, sekaligus tetap menulis dan melukis.
Setelah dibebaskan pada 7 September 1999, perjalanan Xanana memasuki babak baru. Ia kemudian menjadi salah satu tokoh penting dalam proses lahirnya Timor-Leste sebagai negara merdeka.
Pada 14 April 2002, Xanana terpilih sebagai Presiden Republik Demokratik Timor-Leste dan dilantik pada 20 Mei 2002 sebagai presiden pertama negara tersebut.
Mengubah Luka Menjadi Jembatan Perdamaian
Dalam pidatonya, Prof. Hafid menyoroti kemampuan Xanana mengubah pengalaman konflik menjadi jalan rekonsiliasi.
Menurutnya, tidak setiap pejuang kemerdekaan mampu memilih jalan perdamaian setelah melewati sejarah konflik yang panjang.
Namun, Xanana memilih jalan yang lebih sulit: memaafkan tanpa melupakan dan mengingat sejarah tanpa mewariskan kebencian.
“The greatest victory is not defeating an adversary. It is winning a shared future,” tegas Prof. Hafid.
Rekonsiliasi, lanjutnya, bukan berarti menghapus sejarah. Rekonsiliasi justru memberikan tujuan baru terhadap sejarah, sehingga luka masa lalu dapat diubah menjadi pelajaran dan kebijaksanaan untuk masa depan.
Membangun Negara Setelah Meraih Kemerdekaan
Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden pada 2007, Xanana kembali dipercaya mengemban tanggung jawab sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan.
Ia kembali terpilih sebagai Perdana Menteri pada 2012 dan kemudian pada 1 Juli 2023 kembali memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri Timor-Leste.
Dalam perjalanan pemerintahannya, Xanana memberikan perhatian terhadap konsolidasi perdamaian, persatuan nasional, penguatan demokrasi, pembangunan ekonomi dan penguatan institusi negara.
Ia juga berperan dalam proses konsultasi dan penyusunan Timor-Leste Strategic Development Plan 2011–2030, yang menjadi kerangka penting arah pembangunan jangka panjang Timor-Leste.
“Independence is not simply the freedom to determine one’s own destiny. It is also the responsibility to create institutions, opportunity, dignity and hope for one’s people,” kata Prof. Hafid.
Diplomasi Batas Maritim
Perjalanan Xanana juga berkembang dari perjuangan politik menuju diplomasi internasional.
Pada 2016, Pemerintah Timor-Leste menunjuk Xanana sebagai Chief Negotiator for the Council for the Final Delimitation of Maritime Boundaries.
Dalam kapasitas tersebut, ia memimpin negosiasi dengan Australia melalui mekanisme Compulsory Conciliation berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea.
Proses itu menghasilkan Maritime Boundary Treaty antara Timor-Leste dan Australia yang diratifikasi pada 30 Agustus 2019.
Xanana juga terus terlibat dalam upaya penyelesaian persoalan batas darat dan maritim antara Timor-Leste dan Republik Indonesia.
Sejak Desember 2019, ia dipercaya sebagai Special Representative for the Blue Economy, yang memperkuat perannya dalam mendorong agenda ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan Timor-Leste.
Laut yang Menghubungkan Indonesia dan Timor-Leste
Dalam pidato akademiknya, Prof. Hafid juga mengangkat hubungan historis masyarakat Sulawesi Selatan dengan Timor-Leste.
Jauh sebelum terbentuknya negara-negara modern, para pelaut dan pedagang Bugis-Makassar telah menyeberangi lautan menuju Timor, membawa barang, budaya, gagasan dan hubungan antarmanusia.
Salah satu jejak sejarah tersebut tercermin dalam nama Pante Macassar di Oecusse.
Bagi Unhas, sejarah tersebut menjadi pengingat bahwa Timor-Leste bukanlah negeri yang sepenuhnya jauh dari Sulawesi Selatan. Keduanya memiliki memori maritim yang telah terhubung sejak masa lampau.(**)
