Mediasahabat.com-Makassar,-“Setiap 24 September, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Namun, di balik seremoni tersebut, persoalan klasik sektor pertanian masih menyisakan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pembangunan pertanian benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan petani.
Pertanyaan itu mengemuka dalam catatan Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, dalam momentum Hari Tani Nasional 2026. Ia menyoroti paradoks pembangunan pertanian Indonesia yang dinilai semakin kaya data, tetapi belum selalu mampu menggambarkan secara utuh kondisi kehidupan petani.
Menurut Asri, negara kini memiliki berbagai indikator untuk mengukur sektor pertanian. Jumlah petani dihitung, luas lahan dicatat, produksi diproyeksikan, produktivitas diukur, harga dipantau, hingga Nilai Tukar Petani (NTP) dihitung setiap bulan.
Namun, menurut dia, banyaknya indikator statistik belum otomatis menjawab persoalan kesejahteraan petani.
“Data seharusnya menjadi pintu masuk untuk memahami petani, bukan pengganti untuk memahami petani itu sendiri,” tulis Asri dalam catatannya yang terbit di website grsulsel.or.id, Kamis (24/9).
# *Jutaan Petani Gurem*
Data Sensus Pertanian 2023 yang dikutip dalam catatan tersebut menunjukkan besarnya komunitas petani di Indonesia.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat sekitar 27,8 juta petani pengguna lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17,25 juta merupakan petani gurem, yakni petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektare.
Besarnya jumlah petani gurem menunjukkan persoalan struktural dalam sektor pertanian, terutama terkait keterbatasan penguasaan lahan.
Bagi petani dengan lahan yang sangat terbatas, pendapatan dari usaha tani harus berhadapan dengan berbagai biaya produksi, mulai dari benih, pupuk, pestisida, tenaga kerja, transportasi hingga kewajiban rumah tangga.
Karena itu, menurut Asri, angka statistik mengenai jumlah petani gurem tidak cukup dibaca sebagai data demografis. Di balik angka tersebut terdapat keluarga yang menghadapi risiko gagal panen, utang usaha, biaya pendidikan anak dan kebutuhan hidup sehari-hari.
“Statistik bisa memberi tahu berapa banyak petani gurem, tapi tidak dengan sendirinya memberi tahu seberapa berat hidup mereka,” tulisnya.
# *NTP Naik, Apakah Petani Lebih Sejahtera?*
Salah satu indikator yang kerap digunakan untuk melihat kondisi petani adalah Nilai Tukar Petani atau NTP.
Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa NTP nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19, atau meningkat 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.
Kenaikan itu didorong oleh meningkatnya indeks harga yang diterima petani sebesar 1,14 persen, sementara indeks harga yang dibayar petani naik 0,09 persen.
Secara statistik, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan daya tukar petani. Namun, Asri mengingatkan bahwa kehidupan petani tidak berlangsung dalam bentuk angka indeks.
Petani harus menghitung pendapatan yang diterima setelah panen dan membandingkannya dengan pengeluaran untuk pupuk, ongkos angkut, sewa lahan, upah buruh, cicilan hingga biaya pendidikan anak.
Karena itu, kenaikan NTP tidak serta-merta dapat dibaca sebagai gambaran tunggal mengenai kesejahteraan petani.
Persoalan serupa berlaku pada indikator produksi pangan. Peningkatan produksi memang penting bagi ketahanan pangan, tetapi belum otomatis berarti kesejahteraan petani meningkat.
# *Dari Objek Pembangunan Menjadi Objek Data*
Catatan tersebut juga membandingkan posisi petani dalam kebijakan pertanian pada masa lalu dengan kondisi saat ini.
Pada era Orde Baru, pembangunan pertanian berlangsung dengan kendali negara yang sangat kuat melalui berbagai program, seperti Revolusi Hijau, intensifikasi, penyuluhan dan pengaturan produksi. Petani berada dalam posisi sebagai pelaksana dari arah pembangunan yang ditentukan negara.
Setelah demokratisasi dan desentralisasi, pola hubungan tersebut berubah. Kebijakan pertanian tidak lagi sepenuhnya bergerak satu arah dari pemerintah pusat menuju desa.
Namun, menurut Asri, muncul persoalan baru dimana petani semakin sering dikelola melalui data.
Data penerima subsidi, produksi, luas lahan hingga data kemiskinan menjadi instrumen penting dalam perumusan kebijakan. Persoalannya, banyaknya data tidak selalu berarti semakin dekatnya kebijakan dengan realitas kehidupan petani.
“Negara bisa sangat kaya data, tapi miskin empati kebijakan,” tulis Asri.
# *Petani di Tengah Banyak Kepentingan*
Persoalan lainnya adalah kecenderungan melihat petani terutama sebagai produsen pangan.
Ketika produksi kurang, produktivitas petani harus ditingkatkan. Ketika harga pangan naik, produksi perlu digenjot. Ketika impor meningkat, produksi domestik didorong untuk diperkuat.
Di sisi lain, petani juga membutuhkan harga yang cukup untuk menutup biaya produksi dan mempertahankan usaha tani mereka. Pada titik inilah kepentingan petani bertemu dengan kepentingan konsumen, pemerintah dan pelaku usaha dalam rantai pangan.
Asri menilai posisi tawar petani dalam struktur tersebut masih menjadi persoalan penting.
Karena itu, pembangunan pertanian menurutnya tidak cukup hanya berbicara tentang peningkatan produksi. Persoalan tersebut juga berkaitan dengan penguasaan tanah, akses pasar dan pihak yang menanggung risiko dalam kegiatan pertanian.
# *Konflik Agraria dan Persoalan Lahan*
Persoalan tanah menjadi bagian lain yang disoroti Asri Tadda. Bagi petani gurem, luas lahan menjadi faktor penting karena keterbatasan penguasaan tanah membatasi ruang untuk meningkatkan pendapatan dari usaha pertanian.
Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikutip dalam catatan tersebut menunjukkan terdapat sedikitnya 341 konflik agraria di 33 provinsi sepanjang 2025.
Konflik tersebut mencakup hampir 915 ribu hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 123 ribu keluarga di 428 desa. Jumlah konflik tersebut disebut meningkat sekitar 15 persen dibandingkan 2024.
Sektor perkebunan disebut menjadi penyumbang konflik terbanyak. Sementara konflik di sektor pertambangan, khususnya nikel, juga mengalami peningkatan.
Dalam periode 2015–2025, KPA mencatat lebih dari 3.500 konflik agraria dengan luas area sengketa mencapai sekitar 8,3 juta hektare.
Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan agraria masih menjadi salah satu tantangan besar pembangunan pedesaan dan pertanian.
# *Sawah Terancam Alih Fungsi*
Pemerintah sendiri telah menetapkan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan melalui target penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Dalam catatan Asri disebutkan, melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan sedikitnya 87 persen lahan baku sawah ditetapkan sebagai LP2B yang tidak boleh dialihfungsikan, dengan tahapan pencapaian hingga 2029.
Per awal September 2026, Kementerian ATR/BPN disebut telah melaporkan capaian sebesar 87,52 persen. Namun, pada saat yang sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa sepanjang 2019–2024 Indonesia telah kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya tantangan antara perlindungan lahan pertanian dan tekanan kebutuhan ruang untuk pembangunan.
Penetapan lahan sebagai kawasan yang dilindungi secara administratif tidak serta-merta mengembalikan lahan pertanian yang telah beralih fungsi.
# *Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani*
Di sinilah paradoks pembangunan pertanian menjadi semakin jelas.
Petani dibutuhkan ketika negara berbicara tentang ketahanan pangan. Namun ketika petani membutuhkan kepastian tanah, harga yang layak, akses modal dan posisi tawar yang lebih kuat, persoalannya menjadi lebih kompleks.
Petani diminta mempertahankan sawah ketika nilai ekonomi tanah meningkat. Mereka didorong meningkatkan produksi ketika biaya dan risiko usaha juga meningkat. Pada saat yang sama, masyarakat membutuhkan harga pangan yang terjangkau.
Menurut Asri, kebijakan pertanian perlu melihat petani bukan semata sebagai produsen gabah, pemasok bahan pangan, penerima subsidi atau objek pendataan.
Petani merupakan warga negara yang memiliki hak atas kehidupan yang layak, kepastian usaha, akses terhadap tanah, informasi dan teknologi, pasar yang adil serta ruang untuk terlibat dalam kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka.
Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan pertanian tidak cukup hanya dilihat dari jumlah produksi.
Indikator lainnya adalah apakah kehidupan petani membaik, apakah keluarga petani keluar dari kerentanan, apakah lahan pertanian masih tersedia untuk generasi berikutnya, serta apakah anak muda masih melihat sektor pertanian sebagai pilihan masa depan.
# *Hari Tani dan Pekerjaan Rumah Negara*
Momentum Hari Tani Nasional 2026 pada akhirnya membawa kembali perhatian pada pekerjaan rumah pembangunan pertanian.
Dalam catatannya, Asri mendorong agar penghormatan terhadap petani diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret, antara lain melalui penguatan kepastian tanah, akses modal, penataan rantai pasok, penguatan kelembagaan petani, jaminan harga yang adil dan pengendalian alih fungsi lahan produktif.
Keterlibatan petani dalam proses pengambilan keputusan juga dinilai penting.
Data tetap diperlukan karena kebijakan tanpa data berisiko berjalan tanpa dasar yang memadai. Namun, data tidak dapat sepenuhnya menggantikan pengalaman manusia yang berada di balik angka tersebut.
Di balik 17,25 juta petani gurem terdapat jutaan keluarga. Di balik ratusan konflik agraria terdapat keluarga yang berhadapan dengan persoalan penguasaan tanah. Dan di balik setiap angka NTP terdapat rumah tangga yang mempertaruhkan pendapatannya pada musim panen.
Dengan demikian, Hari Tani Nasional tidak hanya menjadi momentum untuk mengingat jasa petani, tetapi juga kesempatan untuk melihat kembali bagaimana pembangunan pertanian dirancang dan siapa yang sesungguhnya menerima manfaat dari pembangunan tersebut.
Pada akhirnya, persoalan petani bukan semata soal produksi pangan, melainkan juga menyangkut tanah, pendapatan, risiko, akses pasar, posisi tawar dan keadilan dalam pembangunan. (*)
