Mediasahabat.com-Makassar,– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Universitas Negeri Makassar (UNM) menjadi sorotan publik. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pembebanan biaya kepada mahasiswa, tetapi juga menyentuh aspek integritas, transparansi, dan tata kelola perguruan tinggi.
Pengamat Pendidikan dan Kebijakan Publik, Andi Hendra Dimansa, menilai dugaan pungutan biaya wisuda dan ramah tamah di Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNM harus menjadi momentum bagi institusi untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan keuangan dan mekanisme pembiayaan kegiatan mahasiswa.
Menurutnya, perguruan tinggi tidak boleh hanya dipandang sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter, kejujuran, keadilan, dan integritas.
“Persoalannya bukan lagi semata-mata soal berapa rupiah yang dibayarkan mahasiswa. Persoalannya adalah budaya tata kelola. Kampus modern tidak mungkin dibangun di atas budaya seperti itu,” tegas Andi Hendra dalam pandangannya.
Ia mengingatkan bahwa dugaan pungutan yang saat ini didalami aparat penegak hukum harus tetap ditempatkan dalam koridor asas praduga tak bersalah. Namun, kehati-hatian hukum tidak boleh menjadi alasan bagi institusi pendidikan untuk mengabaikan tanggung jawab etik dan administratif.
Biaya Wisuda Rp1,25 Juta Menjadi Pertanyaan
Sorotan terhadap UNM mencuat setelah adanya laporan dugaan pungutan biaya wisuda dan ramah tamah di FIP dengan nominal sekitar Rp1,25 juta per calon wisudawan.
Polda Sulawesi Selatan dilaporkan masih melakukan pengumpulan bahan keterangan dan dokumen terkait persoalan tersebut.
Hingga tahap pemeriksaan yang disebutkan dalam materi, belum ada penetapan tersangka.
Bagi Andi Hendra, persoalan mendasar yang harus dijawab bukan sekadar besar atau kecilnya nominal pembayaran, melainkan kejelasan dasar penetapan biaya, pihak yang memiliki kewenangan memungut, mekanisme penghimpunan dana, hingga pertanggungjawaban penggunaannya.
“Siapa yang menetapkan? Atas dasar apa ditetapkan? Siapa yang berwenang memungut? Ke mana uang tersebut masuk? Siapa yang mengelola? Dan bagaimana pertanggungjawabannya?” demikian pertanyaan yang diajukannya.
Ia menegaskan, setiap pungutan yang dibebankan kepada mahasiswa harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, mekanisme transparan, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.
Sorotan Meluas ke Fakultas Lain
Persoalan dugaan pungutan juga menjadi perhatian setelah muncul pemberitaan mengenai biaya ramah tamah di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNM.
Dalam pemberitaan yang dirujuk Andi Hendra, terdapat laporan mengenai biaya sekitar Rp1,2 juta per calon wisudawan. Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme pembayaran, penghimpunan dana, dan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam pengelolaannya.
Andi Hendra menilai, tradisi ramah tamah maupun kegiatan alumni pada dasarnya bukan sesuatu yang harus dipersoalkan. Namun, kegiatan tersebut harus dibedakan secara tegas antara partisipasi sukarela dan kewajiban finansial yang dibebankan kepada mahasiswa.
Jika mahasiswa merasa terpaksa membayar karena khawatir prosesi wisudanya terganggu, maka prinsip partisipasi sukarela patut dipertanyakan.
“Tradisi ramah tamah bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika sebuah tradisi berubah menjadi kewajiban finansial tanpa dasar yang dapat dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Kampus Harus Menjadi Teladan Integritas
Menurut Andi Hendra, UNM memiliki sejarah panjang sebagai institusi pendidikan yang berakar dari tradisi keguruan, mulai dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hasanuddin, berkembang menjadi IKIP Makassar, hingga menjadi Universitas Negeri Makassar pada 1999.
Sejarah tersebut, katanya, membawa tanggung jawab moral yang besar. Kampus yang mencetak calon pendidik seharusnya mampu menunjukkan keteladanan dalam praktik kejujuran dan tata kelola kelembagaan.
Ia mengingatkan bahwa mahasiswa tidak hanya belajar melalui materi perkuliahan, tetapi juga melalui praktik yang mereka saksikan dalam kehidupan kampus.
Ketika transparansi diajarkan di ruang kelas, tetapi tidak tercermin dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, maka muncul kontradiksi yang dapat memengaruhi pembentukan karakter mahasiswa.
Karena itu, persoalan dugaan pungli tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan siapa yang menerima uang, melainkan juga harus menyentuh sistem yang memungkinkan terjadinya penghimpunan dana tanpa kejelasan kewenangan dan pertanggungjawaban.
Desak Evaluasi dan Keterbukaan
Andi Hendra mendorong UNM untuk mengambil langkah konkret melalui evaluasi administratif, audit internal, serta pembenahan mekanisme pembiayaan kegiatan mahasiswa.
Ia menekankan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian institusi, di antaranya:
Memastikan seluruh pungutan memiliki dasar hukum dan kewenangan yang jelas.
Membuka rincian komponen biaya kegiatan yang dibebankan kepada mahasiswa.
Memastikan pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi dan dapat ditelusuri.
Menjelaskan batas kewenangan antara pihak universitas, fakultas, dan organisasi alumni.
Menyediakan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah dihimpun.
Menjamin kegiatan yang bersifat sukarela tidak berubah menjadi kewajiban terselubung.
Menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, perguruan tinggi yang sehat tidak perlu menunggu persoalan menjadi sorotan publik untuk mulai membangun transparansi.
Sebaliknya, sistem tata kelola yang baik harus mampu mencegah, mendeteksi, dan menindak penyimpangan sejak dini.
Integritas Kepemimpinan Menjadi Kunci
Lebih jauh, Andi Hendra menilai kepemimpinan kampus memiliki peran strategis dalam membangun budaya kelembagaan yang bersih dan akuntabel.
Ia berharap UNM ke depan dipimpin oleh sosok yang memiliki integritas kuat, transparan dalam pengelolaan institusi, serta mampu menjaga independensi pengambilan keputusan dari konflik kepentingan.
Baginya, kemajuan universitas tidak cukup diukur dari gedung megah, fasilitas laboratorium, teknologi digital, atau capaian akademik. Kualitas sebuah perguruan tinggi juga ditentukan oleh bagaimana institusi tersebut memperlakukan mahasiswa dan menjalankan kewenangannya secara adil.
“UNM tidak cukup hanya memilih pemimpin yang pintar. UNM membutuhkan pemimpin yang bersih,” tegasnya.
Andi Hendra berharap polemik dugaan pungutan ini menjadi titik balik bagi UNM untuk memperkuat sistem pengawasan, memperbaiki tata kelola keuangan, serta mengembalikan kepercayaan mahasiswa dan masyarakat.
Baginya, kampus yang melahirkan pendidik harus menjadi teladan dalam integritas, kampus yang mengajarkan tata kelola harus menjadi contoh transparansi, dan kampus yang berbicara tentang keadilan harus terlebih dahulu memastikan keadilan di lingkungan internalnya.
“UNM harus bebas pungli. UNM harus transparan. UNM harus kembali menjadi teladan,” pungkasnya.
