Mediasahabat.com-Wajo, Sulawesi Selatan – Pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kawasan kumuh di Kabupaten Wajo. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), memastikan langkah-langkah strategis segera dijalankan untuk mewujudkan lingkungan hunian yang lebih layak bagi masyarakat.jumat 22/9/2025
Menteri Maruarar menegaskan bahwa ide-ide solusi telah dirumuskan dan segera diterjemahkan dalam bentuk rencana aksi. Program tersebut meliputi peningkatan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan layak, perbaikan sanitasi, sistem drainase, serta penerangan jalan umum.
Selain pemerintah eksekutif, peran legislatif juga hadir melalui Andi Iwan Darmawan Aras (AIA), Wakil Ketua Komisi V DPR RI. Legislator asal Partai Gerindra ini menjadi motor penggerak dalam memperjuangkan aspirasi warga Wajo di tingkat pusat, terutama terkait program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah), serta BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
“Upaya ini bukan hanya membangun fisik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kawasan kumuh harus kita tangani bersama melalui kolaborasi lintas sektor, agar warga bisa menikmati lingkungan yang sehat dan berkelanjutan,” tegas AIA.
Di sejumlah titik, AIA juga telah meninjau langsung kondisi lapangan, mulai dari kerusakan tanggul, perbaikan jalan rabat beton, hingga persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Tempe dan sekitarnya. Kehadirannya memastikan setiap aspirasi warga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Menteri PKP bersama BUMN dan AIA di dampingi Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Tadjang dari partai gerindra meninjau lokasi-lokasi terdampak di Wajo untuk melihat langsung kondisi kawasan kumuh sekaligus melakukan koordinasi teknis dengan pemerintah daerah. Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.
Dengan sinergi antara kementerian, BUMN, DPR RI, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat, diharapkan penanganan kawasan kumuh di Wajo dapat segera terealisasi. Program ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan juga investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. (**)
